Pasal 15 Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 menegaskan bahwa jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan, dengan tujuan agar unit organisasi mampu melaksanakan tugasnya secara berdayaguna, berhasilguna, dan berkelangsungan.
 
   
Agar satuan organisasi negara mempunyai jumlah, susunan pangkat, dan mutu PNS yang cukup sesuai dengan jenis, sifat, dan besarnya beban tugas, maka ditetapkan formasi PNS.

 
   
Penyusunan Formasi
 
   
  Formasi masing-masing satuan organisasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan informasi jabatan.
  Untuk dapat menyusun formasi PNS yang tepat, maka terlebih dahulu disusun analisis kebutuhan pegawai, yaitu suatu analisa logis dan tertaur dari segala dasar-dasar/faktor-faktor yang ditentukan untuk dapat menentukan jumlah dan susunan pangkat serta kualitas PNS yang diperlukan oleh suatu organisasi negara secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan dengan tujuan setiap PNS yang ada pada satuan organisasi negara mempunyai pekerjaan tertentu.
  Salah satu alat untuk membuat analisa kebutuhan PNS adalah adanya uraian jabatan (job discription) yang tersusun rapi sehingga dapat diketahui jenis jabatan, ruang lingkup tugas, syarat-syarat jabatan, dan perkiraan kapasitas pegawai dalam jangka waktu tertentu.
 
   
Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan analisis terhadap :
 
   
  Jenis pekerjaan yaitu macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, misalnya pengetikan, pemeriksaan perkara, penelit.ian, perawatan orang sakit, dan lain-lain
  Sifat pekerjaan adalah sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan suatu pekerjaan itu.
  Beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNS dalam jangka waktu tertentu adalah frekwensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu yang dapat dilakukan berdasarkan perhitungan maupun berdasarkan pengalaman.
  Prinsip pelaksanaan pekerjaan yaitu apakah suatu pekerjaan itu dilakukan sendiri ataukah diserahkan kepada pihak ketiga.
  Peralatan yang tersedia atau diperkirakan tersedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok, semakin tinggi mutu ataupun teknologi peralatan yang digunakan, maka semakin sedikit jumlah Pegawai Negeri yang dibutuhkan.
  Faktor lain yaitu faktor kemampuan keuangan negara atau daerah.
 
   
Penetapan Formasi
 
   
  Dalam rangka perencanaan kepegawaian secara nasional dan pengendalian jumlah pegawai maka pejabat pembina kepegawaian sebelum menetapkan formasi harus terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 
   
Landasan Hukum
 
   
1.
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS.
3.
Keputusan Kepala BKN Nomor 09 Tahun 2001 tanggal 17 April 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS.
 
 
   
   

Selamat Datang di Website Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo